Telukkuantan - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kuansing dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah.

Jafrinaldi, Kepala Bapenda Kuansing menjelaskan, kerjasama dengan Disdukcapil Kuansing sudah terlaksana sejak 30 Desember 2020 silam.

"Kita kerjasama dalam bentuk integrasi data kependudukan. Jadi, kita bangun sistem data wajib pajak dengan NIK KTP dan KK," ujar Jafrinaldi, Selasa (19/1/2021) di Telukkuantan.

Dikatakan Kaban Jafrinaldi, sebelum kerjasama ini terlaksana, Pemkab Kuansing terlebih dahulu mengajukan izin ke Kemendagri untuk mengakses data kependudukan.

"Setelah dapat izin, baru kita bisa melakukan kerjasama. Alhamdulillah, Bapenda dapat izin," ujar kaban Jafrinaldi.

Kerjasama ini merupakan salah satu langkah Bapenda Kuansing dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

"Dari NIK dan KK dari Disdukcapil Kuansing, kita dapat mengetahui warga Kuansing berbagai kewajiban, mulai dari kewajiban pajak kendaraan hingga pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2)," terang Kaban Jafrinaldi.

Kaban Jafrinaldi mencontohkan, seseorang membeli tanah di beberapa tempat. Tapi, ia hanya membayar pajak hanya untuk sebidang tanah. Sementara, tanah yang lain tidak pernah dibayar PBB-P2-nya.

"Nah, dengan sistem yang terintegrasi ini, kita bisa melacak wajib pajak dan berapa kewajibannya. Nah, dengan demikian, tentu PAD akan optimal," papar Kaban Jafrinaldi.

Untuk tahun 2021 ini, Pemkab Kuansing menargetkan PAD sebesar Rp121 miliar. Agar proyeksi ini tercapai, Bapenda Kuansing telah menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya melakukan kerjasama dengan Disdukcapil Kuansing.*** Sumber : Go Riau Kuansing