DEPOK — Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) memperkuat komitmen dalam menjaga keamanan digital pemerintahan melalui pengukuhan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia.

Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Auditorium Roetono Kertopati, BSSN RI, Depok, Selasa (6/10/2026), dengan mengusung tagline “Pondasi Transformasi Digital Nasional”. Kegiatan ini diikuti sejumlah pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman dan insiden siber di tengah pesatnya transformasi digital pemerintahan.

Dari Provinsi Riau, sebanyak tujuh kabupaten/kota mengikuti pengukuhan TTIS, yakni Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kota Dumai dan Kepulauan Meranti. Dengan pengukuhan tersebut, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau kini telah memiliki Tim Tanggap Insiden Siber.

Kabupaten Kuansing hadir langsung dalam agenda tersebut. Plt Bupati Kuansing H. Muklisin didampingi Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfoss) Kuansing, Hevi H. Antoni, S.Sos., M.Si.

Pengukuhan TTIS menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan respons pemerintah daerah terhadap berbagai potensi gangguan keamanan informasi maupun insiden siber. Melalui tim tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang semakin baik dalam melakukan deteksi dini, penanganan cepat, hingga pemulihan apabila terjadi serangan atau gangguan terhadap sistem elektronik pemerintahan.

Langkah ini dinilai penting seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai layanan publik kini semakin bergantung pada sistem informasi, jaringan komunikasi, serta infrastruktur digital yang membutuhkan perlindungan dan pengamanan secara berkelanjutan.

Dalam arahannya, Kepala BSSN Letjen TNI Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

“Digitalisasi pemerintahan mutlak dilakukan untuk memperpendek layanan kepada masyarakat dan memangkas birokrasi,” ujar Kepala BSSN dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo, turut hadir dalam agenda pengukuhan tersebut. Sejumlah kepala daerah juga menghadiri kegiatan, di antaranya Bupati Pandeglang Banten Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A., dan Bupati Karimun Kepulauan Riau Iskandarsyah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kuansing, pengukuhan TTIS bukan sekadar seremoni kelembagaan, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kesiapan aparatur dalam menjaga keamanan data, sistem elektronik, dan informasi pemerintahan dari berbagai potensi ancaman siber.

Seiring semakin masifnya transformasi digital, keamanan siber menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah dituntut tidak hanya mampu memberikan layanan secara cepat dan berbasis digital, tetapi juga memastikan layanan tersebut aman, tersedia, andal, serta dapat dipercaya masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh kabupaten/kota di Riau yang mengikuti pengukuhan TTIS, termasuk Kabupaten Kuansing.

Menurut Syahrial Abdi, dengan dikukuhkannya tujuh kabupaten/kota tersebut, seluruh daerah di Provinsi Riau kini telah memiliki Tim Tanggap Insiden Siber.

“Selamat kepada kabupaten/kota di Riau, termasuk Kuansing, yang hari ini dikukuhkan oleh Kepala BSSN. Dengan demikian, sudah seluruh daerah di Riau terbentuk Tim Tanggap Insiden Siber. Maka dengan itu, Riau sudah menuntaskan program Pemerintah Pusat,” kata Syahrial Abdi.

Keikutsertaan Kabupaten Kuansing dalam TTIS bersama BSSN sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membangun pondasi transformasi digital nasional yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat perlindungan terhadap data dan sistem pemerintahan, sekaligus memastikan transformasi digital di Kabupaten Kuansing berjalan seiring dengan peningkatan keamanan, kualitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital.