TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terus memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program MBG melalui evaluasi kinerja serta peningkatan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal tersebut dibahas dalam rapat evaluasi kinerja Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Kuantan Singingi yang dipimpin Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Drs. Muradi, M.Si., Senin (2/11/2026).

Dalam arahannya, Muradi menyampaikan bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri, Satgas MBG di daerah ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan unsur Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, Satgas MBG Kabupaten Kuantan Singingi telah dibentuk sejak Agustus 2025. Namun, hingga saat ini belum pernah dilaksanakan rapat koordinasi secara khusus dengan pihak BGN.

“Melalui pertemuan ini, kita ingin mengaktifkan dan memfungsikan kembali Satgas MBG Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal,” ujar Muradi.

Lebih lanjut disampaikan, Satgas MBG daerah memiliki tugas melaksanakan inspeksi dan penilaian kesesuaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Pengawasan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap makanan yang diproduksi oleh dapur SPPG, sehingga kualitas, kelayakan, dan keamanan pangan yang disalurkan kepada penerima manfaat dapat terus terjaga.

Muradi menegaskan, tim Satgas diminta segera melakukan inspeksi ke sejumlah SPPG di Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengacu pada 14 indikator yang terbagi dalam tiga kelompok penilaian.

Dari sejumlah indikator tersebut, aspek keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama dengan bobot penilaian tertinggi, di samping aspek legalitas dan sumber daya manusia (SDM).

“Tim harus turun langsung melakukan inspeksi ke SPPG. Kita ingin memastikan seluruh aspek yang menjadi indikator penilaian benar-benar diperhatikan, terutama terkait keamanan pangan, legalitas, dan SDM,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan tugas Satgas MBG di daerah akan menjadi bagian dari penilaian pemerintah pusat. Hasil evaluasi tersebut nantinya dapat menjadi dasar pemberian penghargaan (reward) maupun sanksi (punishment) sesuai capaian kinerja masing-masing daerah.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga berencana memfungsikan kantor khusus bagi Satgas MBG sebagai pusat koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Rapat tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Ahmad Hery, Koordinator Wilayah BGN Regional Kuantan Singingi, Kepala Dinas Kesehatan Aswandi, SKM., Inspektur Rustam, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya BPKAD, Bappedalitbang, Perkimtan, Dikpora, DLH, dan PUPR.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Kuansing berharap koordinasi lintas sektor semakin optimal dan Satgas MBG dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kuantan Singingi berjalan sesuai standar serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.