Kabupaten
Kuantan Singingi

Pemda Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Kuansing Tahun Anggaran 2027

Teluk Kuantan – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) mewakili Bupati menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Agenda digelar di Ruang Rapat DPRD, Jumat (20/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi atas berbagai pandangan, masukan, serta saran konstruktif yang diberikan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menjelaskan bahwa upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, saat ini tengah dibahas bersama Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD DPRD dan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi PAD Pemerintah Daerah. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan perhitungan potensi PAD yang lebih optimal dan terukur.
Terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu upaya percepatan peningkatan PAD, pemerintah daerah menyampaikan bahwa tahapan awal telah dimulai melalui kajian yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang.

Sementara itu, penentuan prioritas pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kondisi kerusakan, manfaat bagi masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah sepakat bahwa peningkatan kualitas tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik. Adapun di bidang kesehatan, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan puskesmas, perluasan akses layanan kesehatan, serta penguatan sistem rujukan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pemerintah daerah sepakat bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan hasil realisasi anggaran serta kewajiban daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengupayakan komposisi belanja daerah yang lebih ideal dan berkeadilan. Belanja wajib dan mengikat tetap menjadi perhatian, termasuk untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN, kepala daerah, DPRD, serta operasional pemerintahan.

Terkait persoalan tunda bayar, pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menyusun perencanaan anggaran secara cermat serta melaksanakan setiap kegiatan dengan prinsip efektif dan efisien. Pemerintah daerah juga sependapat bahwa penganggaran APBD harus mampu menghasilkan pembangunan yang nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Adapun SiLPA yang terbentuk, antara lain, bersumber dari penghematan belanja barang dan jasa pada tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya, terhadap pandangan Fraksi Partai Demokrat, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas perhatian dan berbagai masukan yang diberikan. Pemerintah daerah menyatakan sependapat dengan pentingnya penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui program-program yang mendukung peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyelesaian kewajiban utang dan tunda bayar juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

Menanggapi pandangan Fraksi NasDem-PKS, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menggali potensi PAD secara sungguh-sungguh dan proaktif. Pemerintah daerah juga menyambut baik dorongan digitalisasi dalam proses pengelolaan pajak daerah guna mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta meminimalkan potensi kebocoran dan penyelewengan.

Pemerintah daerah juga akan terus membangun komunikasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap pihak dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Terkait evaluasi kinerja ASN, pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan evaluasi secara lebih baik pada tahun 2027. Pengelolaan aset daerah, termasuk kendaraan dinas, juga akan terus dibenahi agar lebih tertib, optimal, dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi PAN, pemerintah daerah sependapat bahwa alokasi belanja pegawai perangkat desa harus dipastikan terpenuhi dan pembayarannya dilakukan tepat waktu. Pemerintah daerah juga mendukung penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan kualifikasi melalui penerapan sistem manajemen talenta.

Terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pemerintah daerah menyampaikan bahwa anggarannya telah dialokasikan melalui bantuan keuangan khusus untuk 551 tempat pemungutan suara (TPS). Pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun terhadap pandangan Fraksi PKB, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah sepakat bahwa pemeliharaan jalan harus menjadi salah satu prioritas karena memiliki peran penting sebagai akses transportasi dan distribusi barang serta hasil produksi masyarakat.

Di samping itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap perbaikan kualitas pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada pemberdayaan UMKM, pengembangan usaha produktif, serta perluasan akses permodalan dan pasar bagi pelaku usaha.
Pemerintah daerah juga sependapat bahwa pengembangan sektor pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif tidak semestinya hanya bertumpu pada penyelenggaraan acara tahunan, tetapi perlu didorong agar berkembang secara berkelanjutan sepanjang tahun sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Menutup penyampaian jawaban tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh pandangan, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah daerah berharap sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga, sehingga APBD yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, mengedepankan efektivitas dan efisiensi anggaran, serta mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Note: HTML is not translated!

Kuansing Profile

  • Bupati
    Dr. H. Suhardiman Amby ,MM
  • Wakil Bupati
    H. Muklisin
  • Hari Jadi
    12 Oktober 1999
  • Luas
    7.656,03 km2
  • Penduduk
    325.307 jiwa (2016)
  • Kepadatan
    41,53 km2 (2016)
  • Kecamatan
    15
  • Kelurahan
    11
  • Zona Waktu
    WIB (GMT +7)
  • Kode Telepon
    +62 0760
  • Koordinat
    0 000 -1 0 00 LS
    101 0 02 - 101 0 55 BT
  • Ketinggian
    400 mdpl
LPPL Kuansing FM
LPPL Kabupaten Kuantan Singingi