Teluk Kuantan — Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Zulkarnain, ST, M.Si, menyambut kunjungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Riau dalam rangka koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Selasa (27/01/2026), di Ruang Multimedia Kantor Bupati Kuansing.

PKS Tripartit tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah melalui pertukaran serta pemanfaatan data perpajakan yang lebih terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kuansing menegaskan bahwa kerja sama ini memiliki nilai strategis bagi pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem dan inovasi baru dalam menggali potensi pajak daerah melalui sinergi dan pertukaran informasi antarinstansi.

“Kerja sama ini diharapkan mampu membuka potensi-potensi pajak yang selama ini belum tergarap secara optimal, sehingga dapat meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujar Zulkarnain.

Lebih lanjut disampaikan, PKS ini menjadi semakin penting di tengah kondisi fiskal daerah yang cukup menantang sejak tahun 2024. Kebijakan tunda bayar di tingkat pusat maupun provinsi berdampak langsung terhadap keuangan daerah serta kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, efisiensi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) turut mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Pada tahun 2025, Kabupaten Kuantan Singingi tercatat menerima DBH pajak sebesar Rp68,3 miliar, yang merupakan nilai terkecil di Provinsi Riau. DBH tersebut berasal dari DBH Pajak Penghasilan (PPh), DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Meski demikian, Kepala Bidang Data dan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Riau, Laela Nikulina, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atas capaian kinerja di bidang perpajakan. Pada tahun 2025, Pemkab Kuansing berhasil meraih juara pertama dalam dua kategori, yakni kualitas data dan Kerja Sama Bantuan Pengawasan (KSBP).

Melalui perjanjian kerja sama ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menggali potensi pajak, meningkatkan kualitas data perpajakan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak guna mendukung peningkatan PAD dan keberlanjutan fiskal daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri dan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), BKPP, DPMPTSP, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian (Kopdagrin).