Pekanbaru - Tim Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Provinsi Riau mengundang lima kepala daerah kabupaten di Provinsi Riau guna mematangkan usulan terhadap tindak lanjut Perda No 10 Tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038 pada Rabu (07/11/2018).

Kelima Kepala Daerah yang diundang membahas Perda No.10 Tahun 2018 tentang RTRW tersebut adalah Kepala Daerah Kabupaten Kuansing, Pelalawan, Meranti, Inhu dan Inhil. Dari Kabupaten Kuansing hadir pada kesempatan itu Bupati Drs.H.Mursini,M.Si.

Rapat di pimpin oleh Ketua Gabungan Komisi DPRD Riau Mansur. Hadir juga pada rapat tersebut Sekretaris Gabungan Komisi Suhardiman Ambi dan sejumlah anggota seperti Asri Auzar dan Azmi Setiadi.

Bupati Kuansing Mursini dalam rapat tersebut menyampaikan berdasarkan Peraturan Presiden RI No: 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian pengusaan tanah dalam kawasan hutan dan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038, Kabupaten Kuansing mengusulkan pelepasan kawasan melalui jalur tanah objek reforma agraria (TORA). Usulan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Kuansing.

Bupati Mursini menjelaskan, ada dua jenis usulan yang disampaikan Pemkab Kuansing. Yaitu pertama, berdasarkan di dalam out line Perda No.10 Tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau dengan rincian untuk kawasan hutan lindung seluas 735,63 Ha, kawasan HPT seluas 6.539,66 Ha, HP seluas 410, 22 Ha, dan kawasan HPK seluas 34.774,07 Ha.

Sedangkan usulan tambahan di luar out line adalah kawasan hutan lindung seluas 200,74 Ha, kawasan HPT seluas 9.841,29 Ha, kawasan HP seluas 1.898, 74 Ha dan kawasan HPK seluas 25.722, 54 Ha.