Telukkuantan  – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) , Riau Drs. H. Mursini, M.Si mengikuti Workshop penerapan pemberlakuan Pasal 71 undang –undang nomor 10 Tahun 2016, selasa ( 28/1/2020 ) di Gedung Inna Padang.

Kegiatan Workshop tersebut merupakan sosialisasi pemberlakuan UU Nomor 10 Pasal 71 tahun 2016, dimana pada pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa ,” Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri”.

Mengingat tanggal pelaksnaan penetapan paslon (pasangan calon) peserta pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal 8 Juli 2020, maka larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon yaitu pada 8 Januari 2020 menjadi kewajiban bagi Bawaslu RI mensosialisasikan Pemberlakuan UU tersebut.

Kegiatan workshop yang di selengarakan di Sumbar merupakan gelombang pertama provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh (Panwaslu Provinsi).

Acara Workshop langsung dibuka oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo dan di hadiri langsung oleh tuan rumah Gubernur Sumatra Barat H. Irwan Prayitno.

Kemudian kegiatan workshop di bagi menjadi tiga gelombang, yakni pertama di Sumbar, Kemudian gelombang kedua di Provinsi Sulawesi Utara pada 4 Februari 2020. Peserta dari kegiatan ini berasal dari Provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. (berazam kuansing)