Teluk Kuantan – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Drs H Mursini menyampaikan jawabn pemerintah, terkait pandangan umum Fraksi -Fraksi DPRD Kuansing terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2019 di ruang rapat paripurna DPRD Kuansing, selasa (7/7).

Dari sekian banyak persoalan yang disampaikan masing-masing fraksi, Pemkab melalui Bupati Kuansing berjanji akan melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Seperti yang disampaikan Fraksi Golkar terkait dengan capaian realisasi anggaran 2019 yang dipandang rendah. Bupati menjelaskan, secara garis besar berjalan dengan baik, terutama terhadap target belanja.

“Tahun 2019, realisasi 92 persen. Memamng sedikit kegiatan di OPD yang rendah realisasinya. Hal tersebut akan menjadi evaluasi bagi kami. Mengenai pengelolaan hotel, kita akan cari solusi, apakah mendirikan perusahaan daerah atau bagi hasil, Kata Bupati Mursini.

Terkait persoalan Dinas Kesehatan yang disampaikan Fraksi PPP, Bupati menyampaikan bahwa untuk tahun 2021, Diskes berusaha untuk menganggarkan peningkatan kemampuan SDM dalam hal mengoperasikan aplikasi melalui pelatihan untuk pengelola keuangan Puskesmas.

Sedangkan pertanyaan dari Fraksi PKB yang menanyakan tidak tercapainya target tahun 2019, Bupati menjelaskan, terdapat realisasi retribusi yang tidak maksimal disebabkan kondisi perekonomian dan terbatasnya sumber daya pelaksanaan pemungut pajak.

Bupati mengucapkan terima kasih, kepada Fraksi PAN yang menyarankan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mau membayar. Sebab, target PAD sudah ditetapkan.

Hal ini senada yang disampaikan Fraksi Demokrat. Bahwa saat ini terkait tarif pajak dan retribusi pemerintah akan melakukan penyesuaian kembali.

Mengenai saran dari PDIP terkait pemanfaatan lahan tidur untuk digunakan sebagai lahan pangan produktif dan mengontrol distribusi bahan pokok agar tidak terjadi penimbunan, bupati akan melaksanakannya sesuai dengan anggaran. Untuk fraksi Gerindra, terkait aset, pemkab sudah berupaya melakukan inventarisasi terhadap aset-aset yang ada. Kedepan akan berupaya memaksimalkan potensi wisata yang ada, “kata Bupati.

Terhadap saran Fraksi Nasdem terkait pelayanan catatan sipil di kecamatan, bupati menyampaikan bahwa tahun 2020 sudah di anggarkan sebanyak 3 unit alat perekam KTP el. Dan tahun 2021 kembali akan dianggarkan.

Untuk Fraksi PKS- Hanura yang meminta transparansi karena ditemui masjid dan  musala yang belum pernah mendapat bantuan. Menurut bupati, penyaluran bantuan ini sudah merata. Sebab masjid tidak di perkenankan menerima bantuan berturut-turut. Sumber : RiauPos