Teluk Kuantan – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menerima berbagai masukan dan catatan strategis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (14/04/2026) siang, di Ruang Rapat DPRD Kuansing.

Rapat tersebut membahas sejumlah isu penting terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), serta penyelesaian tunda bayar Tahun Anggaran 2024–2025.

Dalam forum tersebut, DPRD Kuansing menyampaikan perhatian serius terhadap penanganan sampah yang dinilai perlu ditingkatkan. Sejumlah fraksi menekankan pentingnya optimalisasi sistem pengelolaan sampah, termasuk pengangkutan, pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), serta penguatan pengawasan di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Sekretaris Daerah, Zulkarnain, menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari DPRD sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami menerima seluruh masukan DPRD sebagai bahan evaluasi. Pemerintah Daerah berkomitmen melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari sisi manajemen, anggaran, maupun pelayanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemkab Kuansing menegaskan bahwa pembenahan kinerja DLH menjadi salah satu prioritas, termasuk melalui penataan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu, terkait program UHC, Pemerintah Daerah memastikan akan melakukan evaluasi dan optimalisasi agar layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan maksimal dan tepat sasaran.
Terkait persoalan tunda bayar, Pemkab Kuansing juga tengah menyusun langkah-langkah strategis dengan skema yang terukur guna memastikan penyelesaian kewajiban daerah tanpa mengganggu keberlanjutan pembangunan.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Satria Mandala Putra, serta dihadiri oleh anggota DPRD, unsur Forkopimda, termasuk perwakilan Kejaksaan Negeri Kuansing, dan sejumlah Kepala OPD.

Dalam kesempatan itu, DPRD menegaskan bahwa berbagai catatan dan masukan yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan DPRD juga sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta percepatan pembangunan daerah demi terwujudnya Kuansing yang lebih maju dan sejahtera.