Teluk Kuantan – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggelar Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati H. Muklisin, Rabu (15/04/2026), di Ruang Rapat Wakil Bupati.

Rapat ini diikuti oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kuansing.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas kondisi keuangan daerah tahun 2026 yang masih menghadapi tantangan, ditandai dengan perlambatan realisasi anggaran. Pemerintah daerah pun menilai perlunya langkah rasionalisasi lanjutan serta strategi adaptif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Wakil Bupati menegaskan pentingnya inovasi dan terobosan dari seluruh OPD. Ia juga mendorong perangkat daerah untuk lebih proaktif mengakses program bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Di tengah keterbatasan anggaran dan kondisi tunda bayar, kita harus mampu mencari peluang dengan memperkuat komunikasi ke pemerintah pusat,” tegasnya.

Pada tahun sebelumnya, Kabupaten Kuantan Singingi berhasil memperoleh alokasi anggaran pusat sekitar Rp400–500 miliar yang dimanfaatkan untuk berbagai program strategis, seperti pembangunan dan renovasi sekolah. Ke depan, sejumlah program juga tengah diperjuangkan, mulai dari pembangunan rumah layak huni, penguatan ketahanan pangan, hingga pengembangan sektor budaya dan pariwisata seperti Pacu Jalur.

Dari sektor kebencanaan, BPBD melaporkan progres pengajuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk rencana pembangunan jembatan di Sungai Gemuruh dan Pulau Bungin.

Sementara itu, Dinas Sosial PMD menyampaikan rencana kunjungan Menteri Sosial pada Juni mendatang dalam rangka program Sekolah Rakyat, yang progresnya telah mencapai hampir 20 persen.

Dari sisi pendapatan, Bapenda mengungkap masih adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp11 miliar. Untuk itu, akan dibentuk satuan tugas guna mengoptimalkan penerimaan daerah.

Selain itu, Dinas Dukcapil mencatat tingginya kebutuhan layanan administrasi kependudukan yang mencapai rata-rata 2.000 pemohon per bulan, sementara Dinas Koperasi dan Perdagangan mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang belum terpakai.

Di sektor pertanian, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan tanaman pangan seluas 14.000 hektare sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan daerah.

Menutup rapat, Wakil Bupati menekankan pentingnya sinergi, efisiensi, dan kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal.

“Seluruh OPD harus mampu memaksimalkan potensi yang ada serta terus berinovasi demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.